a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/Menlhk-II/2015 telah ditetapkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 telah ditetapkan Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan www.peraturan.go.id 2018, No.1150 -2- Penyelenggara Negara, secara signifikan mengubah mekanisme LHKPN terutama terkait saat munculnya kewajiban penyampaian LHKPN, periode posisi harta kekayaan, batas akhir penyampaian LHKPN serta media penyampaian yang digunakan; d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu penambahan materi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/Menlhk-II/2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
