a. bahwa pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dan kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (unreported fishing) memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa dengan mengintegrasikan kekuatan antar lembaga pemerintah terkait, dengan penggunaan strategi yang tepat dan memanfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mampu mengembalikan kerugian negara; b. bahwa Presiden Republik Indonesia, melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) yang berkedudukan langsung dibawah Presiden dan diberi tugas untuk mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan www.peraturan.go.id 2020, No. 933 -2- secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya; c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing), perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing);
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
