a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan sehubungan dengan adanya aturan baru mengenai pelaporan harta kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan www.peraturan.go.id 2015, No.1587 -2- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
