a. bahwa penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik mengalami pertumbuhan yang tinggi sejalan dengan kebutuhan penyediaan layanan sistem elektronik yang cepat, andal dan aman; b. bahwa saat ini aplikasi perkantoran telah digunakan secara luas oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik sejalan dengan kebutuhan penyediaan pelayanan publik; c. bahwa aplikasi perkantoran tersebut memproses format dokumen yang berbeda, sehingga dapat menyebabkan gangguan terhadap ketersediaan (availability) dan keutuhan (integrity) dalam pertukaran dokumen perkantoran baik antara Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik itu sendiri maupun terhadap penyampaian layanan (service delivery) kepada masyarakat; d. bahwa dalam rangka menjamin penyediaan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik, maka diperlukan interoperabilitas dokumen perkantoran bagi penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik; e. bahwa dokumen perkantoran sebagai salah satu bentuk informasi elektronik sekurang-kurangnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik; SALINAN
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
