Perda Provinsi Dki Jakarta No 11 Tahun 2014

Mengingat

a. bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan sebagai etalase dunia Islam perlu mempunyai sebuah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam yang bertaraf internasional;

b. bahwa Pusat Pengkajian d,m Pengembangan Islam Jakarta yang te1ah didirikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan dukungan para ulama dan tokoh masyarakat Jakarta perlu memiliki kepastian hukum;

c. bahwa 'dalam rangka pengaturan penyelenggaraan ke1embagaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta tersebut perlu memiliki aturan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang I'\omor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2 5. Undang-Undang NomoI' 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NomoI' 93, Tambahan Lembal-an Negara Republik Indonesia NomoI' 4744); 6. Undang-Undang NomoI' 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 NomoI' 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 5234); 7. Peraturan Pemerintah NomoI" 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NomoI' 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 4578); 8. Peraturan Pemerintah NomoI' 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NomoI' 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 4737); 9. Peraturan Pemerintah NomoI' 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NomoI' 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 4741): 10.Peraturan Pemerintah NomoI' 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik In