a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum Kabupaten Bandung perlu didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dengan standar yang mengikat;
c. bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturuan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, perlu ditinjau kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
