Peraturan Ojk No 46 Pojk 05 2020 Tahun 2020

a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur; b bahwa perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagai lembaga keuangan berperan untuk menunjang pendanaan atas pembangunan fasilitas infrastruktur guna mendukung kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; c. bahwa untuk meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam perekonomian nasional dan meningkatkan pengaturan prudensial, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan terhadap 2020, No.249 -2- ketentuan mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur; d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;