Peraturan Ma No 2 Tahun 2025

a. bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan berhak atas proses peradilan yang adil, mudah diakses, dan akomodatif;

b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities/UNCRPD) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas tanpa diskriminasi;

c. bahwa hukum acara yang berlaku belum sepenuhnya mengatur dan melindungi hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan;