Peraturan Lkpp No 2 Tahun 2026

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaran katalog elektronik yang mudah, cepat, dan akuntabel, perlu disusun pengaturan penyelenggaraan katalog elektronik sebagai instrumen pengadaan strategis untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah;

b. bahwa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum mengakomodir pengaturan pengelolaan katalog elektronik dan pelaksanaan e-purchasing sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (5c) dan Pasal 72 ayat (4), dan Pasal 72B ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;