Peraturan Kpu No 1 Tahun 2023

a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu pedoman dalam melaksanakan anggaran tahapan Pemilihan Umum;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf d, Pasal 17 huruf d, dan Pasal 20 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;