Peraturan Kip No 1 Tahun 2024

a. bahwa untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dibentuk Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan Komisi Informasi kabupaten/kota;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Informasi serta memperjelas koordinasi dan meningkatkan sinergisitas antar Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan Komisi Informasi kabupaten/kota diperlukan pengaturan mengenai kelembagaan dan tata kelola Komisi Informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi;