Peraturan Ki No 2 Tahun 2016

a. bahwa Komisi Informasi mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik;

b. bahwa dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi berwenang untuk meminta catatan atau bahan relevan yang dimiliki oleh Badan Publik dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;

c. bahwa catatan sebagaimana dimaksud huruf b, tidak dapat ditunjukan dalam persidangan sehingga diperlukan Pemeriksaan Setempat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat;