a. bahwa untuk menertibkan pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam bidang pembinaan, diperlukan standar operasional prosedur yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dinas Kejaksaan Republik Indonesia;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
