Peraturan Kejakgung No 1 Tahun 2022

a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemerintah mengenai pengalihan fungsi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kementerian/lembaga ke Badan Riset Inovasi Nasional serta untuk memperkuat pelaksanaan fungsi kebijakan di bidang penegakan hukum, perlu menyesuaikan tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

b. bahwa penyesuaian terhadap fungsi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;

c. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan www.peraturan.go.id 2022, No.33 -2- Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dinilai belum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;