Peraturan Bkn No 9 Tahun 2016

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan urusan pemerintahan bidang perdagangan sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen berupa pelaksanaan metrologi legal yang semula urusan pemerintah daerah provinsi dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan Pasal 48 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa Badan Kepegawaian Negara bertugas antara lain menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang melaksanakan Metrologi Legal menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota; www.peraturan.go.id 2016, No.612 -2-

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Yang Melaksanakan Metrologi Legal Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;