DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat; b. bahwa untuk mengakomodir pelaporan keuangan terhadap pelaksanaan anggaran pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai A www.jdih.kemenkeu.go.id
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
