Tata Cara Penerbitan Kode Billing Penerimaan Negara Lainnya Melalui Billing Perbendaharaan

Daftar isi

IKetentuan Umum2
IIRuang Lingkup5
IIIBilling Perbendaharaan6
IVPengelola Billing Perbendaharaan7
VPembuatan Kode Billing7
VIPembayaran Kode Billing12
VIIPembatalan Transaksi13
VIIIMonitoring Dan Rekonsiliasi Data13
IXKoreksi Atas Kesalahan Elemen Data15
XGangguan Sistem/Jaringan16
XIKeadaan Kahar (Force Majeure)19
XIIPusat Layanan19
XIIIKeamanan Dan Pemanfaatan Data Detail Penerimaan Dana Pfk20
XIVInterkoneksi Billing Perbendaharaan20
XVKetentuan Peralihan21
XVIPenutup23

Latar belakang · Menimbang

Direktur Jenderal Peraturan Mengingat MEMUTUSKAN: : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN KODE BILLING PENERIMAAN NEGARA LAINNYA MELALUI BILLING PERBENDAHARAAN.

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 54 halaman

Halaman sumber

Sitasi

Gaya sitasi

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Kode Billing Penerimaan Negara Lainnya Melalui Billing Perbendaharaan.

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.