Perda Kabupaten Badung No 21 Tahun 2014

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu adanya pengawasan, pengendalian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan di bidang kesehatan;

b. bahwa perizinan kesehatan merupakan instrumen pemerintahan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sehingga perlu dilakukan pengawasan, pengendalian, dan perlindungan oleh Pemerintah Daerah dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;

c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan kesehatan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan;