a. bahwa kebijakan pengembangan instrumen operasi moneter syariah akan berdampak pada kebijakan penggunaan surat berharga untuk memperoleh fasilitas likuiditas intrahari dalam sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement;
b. bahwa untuk mendukung kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penambahan instrumen yang dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas likuiditas intrahari dalam sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement;
c. bahwa sebagai upaya untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran dipandang perlu menyempurnakan kebijakan urutan prioritas transaksi yang setelmen dananya dilakukan melalui sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement; 2
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
