Hukum dan Hak Asasi Manusia

385 peraturan · terbaru lebih dulu

• Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023Intelijen Pemasyarakatan
• Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang Berfungsi Khusus di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2023Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian bagi Anak dalam Pasal 3A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia
• Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2023Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2023Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia
• Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2023Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2023Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2023Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual
• Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2023Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
• Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2023Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
• Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2023Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
• Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2023Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
• Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2023Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2023Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2023Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi
• Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2023Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
• Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2023Visa dan Izin Tinggal
• Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2023Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia
• Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2023Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual
• Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2023Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2023Penyelenggaraan Satu Datakementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Melalui PENYESUAIAN/INPASSING
• Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual
• Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2022Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2022Fasilitas Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi