Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

171 peraturan · terbaru lebih dulu

• Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2022Unit Kerja Pengadaan BARANG/JASA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2022Penggerakan Swadaya Masyarakat
• Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2022Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022Peta Proses Bisnis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Transmigrasitahun Anggaran 2021
• Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
• Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal bagi Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang DAN/ATAU Jasa Badan Usaha Milik DESA/BADAN Usaha Milik Desa Bersama
• Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021Pedoman Presentasi Karya Tulis atau Karya Ilmiah bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya yang Akan Menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama
• Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2021Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Penggerak Swadaya Masyarakat
• Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021Pengelolaan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Unggul Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Hubungan Kerja Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
• Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2021Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2021Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2021Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi