Dalam Negeri

1.169 peraturan · terbaru lebih dulu

• Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2023Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
• Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2023Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
• Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2023Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah
• Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2023Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
• Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota
• Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2023Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
• Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2023Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023
• Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah
• Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
• Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2023Penjaringan Aspirasi Masyarakat pada Masa Reses oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Sisa Masa Jabatan 2019-2024 Pasca Pemekaran Wilayah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
• Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah
• Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2023Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
• Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2023Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian dalam Negeri Tahun Anggaran 2024
• Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2023Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
• Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2023Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
• Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2023Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan dalam Negeri
• Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2023Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat
• Peraturan Menteri Nomor 121 Tahun 2022Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
• Peraturan Menteri Nomor 134 Tahun 2022Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
• Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2022Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
• Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2022Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
• Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2022Batas Daerah Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung
• Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2022Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara
• Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2022Batas Daerah Kabupaten Dogiyai dengan Kabupaten Paniai Provinsi Papua
• Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2022Batas Daerah Kabupaten Yahukimo dengan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua