a. bahwa menjadi tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai Pola Umum Pembangunan Nasional yang merupakan rangkaian kontinuitas program- program Pembangunan di segala bidang untuk dapat mewujudkan Tujuan Nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; b. bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara itu harus memberikan kejelasan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia yang dewasa ini sedang membangun, agar dengan demikian dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang dalam rangkaian kontinuitasnya yang berjangka panjang, sehingga secara bertahap dapat diwujudkan cita-cita Bangsa Indonesia; c. bahwa pokok-pokok penyusunan dan penuangannya haruslah mampu memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, sehingga Garis-garis Besar Haluan Negara perlu disusun dan dituangkan di dalam Pola Umum Pembangunan secara sistematis dalam kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh; d. bahwa oleh karena itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 3 Juli 1971 yang mengatur Garis-garis Besar Haluan Negara yang didasarkan atas aspirasi dan kepribadian Bangsa Indonesia demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusionil berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
