SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Daftar isi

IKetentuan Umum2
IISumber Daya Manusia Pada Ombudsman3
IIISistem Manajemen Sumber Daya Manusia5
IVKode Etik, Disiplin, Tata Tertib, Dan Sumpah/Janji11
VKetentuan Peralihan12
VIKetentuan Penutup12

Latar belakang · Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 22 halaman
Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT
Ditetapkan: Jakarta, 17 Juli 2012
Diundangkan: 17 Juli 2012
Lembaran Negara: Tahun 2012 No. 146, Tambahan No. 5328

Halaman sumber

Sitasi

Gaya sitasi

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.