a. bahwa alokasi pungutan perikanan dari perusahaan perikanan yang izin usahanya diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuknya dan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya, perlu diberikan landasan hukum yang jelas; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
