STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Latar belakang · Menimbang

Mengingat l. 2. 3. 4. 5. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2B6); undang-undang Nomor I tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lz5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor M37); undang-undang Nomor 33 Tahun zoo4 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). MEMUTUSI(AN: ... PRESIDEN FiEPUBLI}< INDONESIA

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.