PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 22 TAHUN 1950 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1951, MENGENAI JUMLAH TUNJANGAN TERTINGGI YANG DAPAT DIBERIKAN BERTURUT-TURUT KEPADA BEKAS PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Latar belakang · Menimbang

bahwa dianggap perlu mengadakan perubahan dalam ketentuan mengenai jumlah tunjangan tertinggi yang dapat diberikan berturut- turut kepada Presiden/Wakil Presiden dan Menteri Negara Republik Indonesia yang telah meletakkan jabatannya;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 3 halaman
Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT
Ditetapkan: Jakarta
Diundangkan: 17 April 1953
Lembaran Negara: Tahun 1953 No. 30, Tambahan No. 394

Halaman sumber

Sitasi

Gaya sitasi

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1953 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 22 TAHUN 1950 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1951, MENGENAI JUMLAH TUNJANGAN TERTINGGI YANG DAPAT DIBERIKAN BERTURUT-TURUT KEPADA BEKAS PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 394).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.