PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA

2 pasal sudah tidak sama dengan naskah aslinya.

Yang ditampilkan di bawah adalah naskah aslinya. Peraturan yang mengubahnya ada di garis waktu berikut.

Riwayat perubahan

diubah 1 kali — naskah di bawah tetap yang asli

Aslisebelum amandemen
PP 21/20122012-02-06
2 pasal

Naskah di bawah adalah berkas aslinya, tidak berubah mengikuti langkah mana pun di atas.

Latar belakang · Menimbang

bahwa dipandang perlu memberikan tunjangan kehormatan kepada bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atas pengabdiannya dalam memperjuangkan dan membela kemerdekaan Republik Indonesia;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 3 halaman
Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT
Ditetapkan: Jakarta
Diundangkan: 13 Maret 1980

Halaman sumber

Sitasi

Gaya sitasi

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA.

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.

Riwayat perubahan

Diubah olehPP 21/2012PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
Diubah olehPP 17/2011PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
Diubah olehPP 31/2010PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
Diubah olehPP 35/2001PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN1993