a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perlu mengatur tata cara penunjukan dan pengangkatan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, di lingkungan Kementerian Perhubungan, diperlukan pula adanya ketentuan yang mengatur dalam hal terdapat jabatan struktural setara jabatan pimpinan tinggi/ jabatan administrator/jabatan pengawas/jabatan pelaksana yang belum dapat terisi secara definitif yang diisi oleh pejabat/pegawai yang memiliki kompetensi namun belum memenuhi persyaratan administrasi sebagai pejabat definitif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana - 2 -
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
