a. bahwa Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi kepamongprajaan perlu disesuaikan dengan dinamika perubahan, kebutuhan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan; b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2007, penyelenggaraan pendidikan tinggi kepamongprajaan perlu diadakan penataan kembali secara menyeluruh; c. bahwa sehubungan dengan dasar menimbang sebagaimana dimaksud dalam butir a dan butir b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
