PM 10 TAHUN 2014

a. bahwa penggunaan kapal asing untuk kegiatan konstruksi lepas pan tai, pengerukan, salvage dan pekerjaan bawah air di dalam wilayah perairan Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/ atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri, sesuai dengan road map yang disusun sebagian besar telah berakhir jangka waktu penggunaannya dalam arti sudah berbendera Indonesia;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, penggunaan kapal asing untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a masih diperlukan mengingat kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/ atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri; 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tabun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tabun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubab, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tabun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata KeIja Kementerian Perhubunga