a. bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) telah menyatakan bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah meluas penyebarannya ke seluruh dunia dan dinyatakan sebagai pandemi, sehingga Pemerintah menetapkan status keadaan tertentu darurat bencana nonalam pandemi Covid-19 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden mengenai Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional; b. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdampak pada industri pengguna dengan www.peraturan.go.id 2020, No.1020 -2- terhambatnya kegiatan dan penurunan produksi, sehingga mengakibatkan penurunan nilai penggunaan bahan baku yang diimpor dengan skema User Specific Duty Free Scheme; c. bahwa untuk memudahkan pemanfaatan tarif bea masuk dengan skema User Specific Duty Free Scheme bagi industri pengguna yang terdampak, perlu mengatur ketentuan mengenai perpanjangan waktu penggunaan bahan baku bagi industri pengguna yang terkena dampak pandemi Covid-19; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
