a. bahwa Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, atau Pejabat Sementara (Acting) Kepala Perwakilan Konsuler dapat melakukan perjalanan ke luar wilayah akreditasi atau wilayah kerja untuk mencapai kepentingan nasional atau tujuan lainnya yang dianggap perlu setelah memperoleh izin; b. bahwa izin meninggalkan wilayah akreditasi atau wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi organisasi Perwakilan Republik Indonesia; c. bahwa pengaturan mengenai Ijin Meninggalkan Negara Akreditasi dalam Pasal 68 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu www.peraturan.go.id 2020, No. 344 -2- menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Pemberian Izin Meninggalkan Wilayah Akreditasi atau Wilayah Kerja bagi Kepala Perwakilan;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
