a. bahwa untuk mendorong upaya percepatan dan pemenuhan pemberian hak Remisi bagi Narapidana tindak pidana umum dan Anak sebagai langkah pencegahan potensi dan peluang terjadinya tindak korupsi di lingkungan Pemasyarakatan diperlukan peningkatan tata kelola sistem pemasyarakatan; b. bahwa ketentuan mengenai mekanisme tata cara pemberian Remisi bagi narapidana tindak pidana umum dan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluar, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat perlu diubah dan dilakukan penyesuaian; 2019, No.893 -2- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
