a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan terhadap pemenuhan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, khususnya terkait hal-hal yang bersifat teknis yang menjadi kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Otoritas Pusat (Central Authority), perlu adanya pengaturan mengenai penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2022, No.661 -2-
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
