a. bahwa para pemimpin APEC pada tahun 2012 di kota Vladivostok, Rusia, telah mendeklarasikan untuk menyepakati APEC List of Environmental Goods yang tarif bea masuknya menjadi 5% (lima persen) atau kurang dari 5% (lima persen), mengingat secara langsung berkontribusi positif terhadap tujuan pembangunan ramah lingkungan (green growth) dan pembangunan berkesinambungan; b. bahwa penurunan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a memperhatikan keadaan ekonomi dari anggota APEC dan dengan mengabaikan posisi anggota dimaksud di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization); c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan para pemimpin APEC sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Menteri Perdagangan telah menyampaikan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penyelarasan Peraturan Menteri Keuangan Nomor www.peraturan.go.id 2016, No.1375 -2- 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
