a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Menteri Kesehatan bertanggung jawab mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia untuk ditetapkan oleh Presiden; b. bahwa masih terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan pengisian keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia yang telah berakhir masa baktinya namun belum terdapat usulan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongon hukum, memberi kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diperlukan perubahan www.peraturan.go.id 2019, No.1537 -2- pengaturan pengusulan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
