a . bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Kementerian Kesehatan melakukan penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat yang dialokasikan pada Kementerian Kesehatan; b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-957/MK.02/2021 tanggal 22 Oktober 2021, dilakukan pengalihan Kuasa Pengguna Anggaran Penyalur Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III yang dibayarkan oleh pemerintah pusat, dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Kesehatan mulai tahun anggaran 2022; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan; www.peraturan.go.id 2022, No.794 -2-
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
