a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari pelayanan optikal yang dapat merugikan atau menganggu kesehatan, perlu dilakukan penataan kembali penyelenggaraan optikal di seluruh Indonesia; b. bahwa saat ini Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dinamika hukum dalam masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Optikal;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
