a. bahwa persyaratan kepemilikan modal badan usaha di bidang transportasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi; b. bahwa untuk mendorong iklim investasi dan daya saing usaha di bidang transportasi, perlu mencabut ketentuan persyaratan modal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi; www.peraturan.go.id 2020, No.992 -2-
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
