a. bahwa untuk mengamankan pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan, perlu menugaskan Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan; b. bahwa untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan pada pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil, perlu diberikan hak tunjangan operasi pengamanan; c. bahwa pengaturan mengenai penetapan pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan, perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah mengenai penetapan pulau kecil terluar sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
