a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan Kepegawaian, perlu dilakukan pemberian mandat sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian dari Menteri kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; www.peraturan.go.id 2018, No.1295 -2- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
