a. bahwa proses pengelolaan pendaftaran, penyampaian, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara semakin berkembang, perlu dikelola secara lebih efisien dan efektif sehingga pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Perdagangan dapat dilaksanakan lebih optimal; b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dan mengoptimalkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara www.peraturan.go.id 2020, No.1619 -2- di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
