PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANMSIGRASI

Daftar isi

IKetentuan Umum3
IITujuan Dan Ruang Lingkup3
IIIPelaksanaan Evaluasi Akip4
IVPerangkat Evaluasi5
VPelaporan Hasil Evaluasi6
VIKetentuan Penutup6

Latar belakang · Menimbang

bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.

Menyiapkan penampil naskah…

Disajikan dari server Lexon — situs sumber menolak disematkan.

Detail peraturan

Jumlah halaman: 52 halaman
Pemrakarsa: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Ditetapkan: Jakarta, 27 Februari 2014
Diundangkan: 27 Februari 2014
Lembaran Negara: Tahun 2014 No. 269

Halaman sumber

Sitasi

Gaya sitasi

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 tentang PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANMSIGRASI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269).

Gaya resmi Indonesia, lengkap dengan Lembaran Negara kalau nomornya tercatat (21.512 dari 32.029 peraturan). Yang tidak tercatat dihilangkan — bukan ditebak.