a. bahwa penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas penerbitan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang telah disetorkan ke kas negara tidak dapat dikembalikan kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat; b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah pusat, sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
