a. bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf d Undang-undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki tugas mengelola wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; b. bahwa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu mengatur pedoman pelaksanaan pengalihan alur sungai agar dapat tetap menjaga kelestarian dan fungsi sungai; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengalihan Alur Sungai; www.peraturan.go.id 2020, No.964 -2-
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
