a. bahwa untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah berupa pajak air permukaan dan sejalan dengan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu ditetapkan pedoman penghitungan besaran nilai perolehan air permukaan; b. bahwa pedoman penghitungan besaran nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, digunakan sebagai dasar penghitungan pajak air permukaan oleh pemerintah provinsi yang akan ditetapkan dengan peraturan gubernur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan; www.peraturan.go.id 2017, No.1195 -2-
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
