a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015 Perkara Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2014; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2014; dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut- II/2014, ketentuan tersebut yang mengatur penggantian nilai tegakan dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan karenanya menjadi tidak sah dan tidak berlaku umum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan; www.peraturan.go.id 2016, No.520 -2-
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
