a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 8 ayat (4), Pasal 96 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu adanya kepastian hukum mengenai tata cara uji karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun dan penetapan status limbah bahan berbahaya dan beracun; b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/MENLHK- SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Tata Kerja Tim Ahli Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga perlu diganti; www.peraturan.go.id 2020, No. 439 -2- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
