a. bahwa untuk mendukung percepatan penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun medis Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berasal dari fasilitasi isolasi mandiri dan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun medis Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan pengalokasian dana alokasi khusus fisik penugasan untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun medis Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19); b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 mengatur mengenai standar teknis kegiatan dana alokasi fisik penugasan bertujuan www.peraturan.go.id 2021, No. 1229 -2- untuk mendukung penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), kementerian/lembaga dapat menyusun petunjuk operasional; c. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/SET.1/ 12/2020 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 belum mengatur mengenai petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik penugasan untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun medis Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2020 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
